KODE DAERAH RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

NO	AREA	PROVINSI	DAERAH
1.	01	Prov. NAD	B.Aceh,Lhok Seumawe, Lhangsa
2.	02	Prov. Sumatera Utara	Medan,Tj.Bl.Asahan
3.	03	Prov. Sumatera Barat	Padang,Paya Kumbuh, Lbk.Linggau
4.	04	Prov. Riau	Pakan Baru, Dumai, Air Molek, Duri
5.	05	Prov. Jambi	Jambi
6.	06	Prov. Sumatera Selatan	Palembang, Lahat
7.	07	Prov. Bengkulu	Bengkulu
8.	08	Prov. Lampung	Bandar Lampung
9.	09	DKI Jakarta	Salemba, Kp.Rambutan
10.	10	Prov. Jawa Barat	Cibinong, Cinere,Depok,Cimahi, Bekasi,
11.	11	Prov. Jawa Tengah	Kendal, Salatiga,Magelang,Banjar Negara
12.	12	Daerah Istimewa Jogya	Jogya
13.	13	Prov. Jawa Timur	Surabaya, Malang, Sidoarjo,Madiun, Batu
14.	14	Prov. Bali	Nusa Dua, Den Pasar, Kuta, Sanur
15.	15	Prov. Nusa Tenggara Brt	Mataram, Lombok
16.	16	Prov. Nusa Tenggara Tmr	Kupang, Maumere, Ende
17.	17	-	-
18.	18	Prov. Kalimantan Timur	Samarinda, Bontang, Muara Wahau, Kutai,
19.	19	Prov. Kalimantan Selatan	Banjarmasin
20.	20	Prov. Kalimantan Tengah	Palangka Raya, P. Bun, Kuala Kapuas.
21.	21	Prov. Kalimantan Barat	Pontianak, Ketapang, Mempawah,
22.	22	Prov. Sulawesi Utara	Menado, Bitung, Tahuna,Minahasa
23.	23	Prov. Sulawesi Tengah	Palu
24.	24	Prov. Sulawesi Selatan	Makasar, Mamuju, Tlk. Bone
25.	25	Prov. Sulawesi Tenggara	Kendari
26.	26	Prov. Maluku	Ambon
27.	27	Prov. Irian Jaya/Papua	Timika, Mimika,Jaya Pura, Manokwari,
28.	28	Prov. Maluku Utara	Flores
29.	29	-	-
30.	30	Prov. Banten	Tanggerang, Serang
31.	31	Prov. Pulau Babel	Tj.Pandan.Pangkal Pinang, Belitung
32.	32	Prov. Gorontalo	Gorontalo
33.	33	Prov. Kepri	P. Batam, Tj.Pinang, Tj.Balai Karimun

Depkes Kerjasama Dengan BMG dan RAPI

01-09-2006

Untuk meningkatkan koordinasi pemanfaatan data dan informasi serta langkah yang cepat, tepat dan terpadu dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana di Indonesia, Departemen Kesehatan menjalin kerja sama dengan Badan Meteorologi & Geofisika (BMG) dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI). Kerja sama berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak.

Penandatanganan kerja sama dilakukan Sekretaris Jenderal Depkes, dr. Sjafii Ahmad, MPH dengan Kepala BMG Ir. Sri Woro B. Harijono, MSc dan Ketua Umum RAPI Pusat, H. Dharma Udaya Nasution di kantor Depkes Jakarta tanggal 1 September 2006.

Menurut Sesjen, kerja sama dengan BMG dimaksudkan untuk mengantisipasi perubahan cuaca/iklim dan perilaku alam sekitar kita yang sangat bermanfaat dalam kesiapan di bidang kesehatan. Selain data tentang kejadian gempa dan tsunami, informasi BMG juga dapat dipakai untuk analisis epidemiologis penyakit menular tertentu yang menimbulkan KLB seperti musim hujan dengan demam berdarah, musim kemarau dengan diare dan sebagainya.

Kecepatan informasi BMG dengan segala akibatnya akan lebih bermakna bila didukung oleh informasi dari penduduk yang mengalami akibat langsung bencana, karena itu Depkes bekerja sama dengan RAPI untuk mendapatkan informasi langsung dari lapangan. Pengalaman selama ini menunjukkan, bencana selalu diikuti dengan kerusakan sarana telekomunikasi. Lingkup kerja sama dengan BMG, Depkes menyusun rencana kegiatan penanggulangan krisis kesehatan yang disebabkan oleh aktivitas alam, menyediakan fasilitas untuk akses data dan informasi BMG, memanfaatkan data dan informasi dari BMG untuk kesiapsiagaan penanggulangan krisis kesehatan serta memberikan umpan balik pemanfaatan data dan informasi BMG.

Sementara BMG menyusun rencana kegiatan untuk penyediaan data dan informasi, menyampaikan data dan informasi prakiraan secara cepat meliputi prakiraan cuaca harian/mingguan, prakiraan hujan bulanan, prakiraan musim hujan/kemarau, informasi gempa dan tsunami, dalam keadaan tertentu dan mendesak, BMG dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Kerjasama dengan RAPI meliputi penyiapan sistem jaringang informasi dari lokasi kejadian ke Posko Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) di Depkes, menginformasi setiap kejadian krisis dan masalah kesehatan lain yang terjadi di seluruh Indonesia ke Posko PPK secepatnya, menyampaikan informasi tentang perkembangan kejadian krisis dan masalah kesehatan lain ke Posko PPK di Depkes serta melakukan monitoring dan evaluasi.

Segala pembiayaan akibat kesepakan kerjasama tersebut dibebankan kepada masing-masing pihak dan sumber lain yang tidak mengikat.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-522 3002 atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.idThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it .

Diambil dari: http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=1907&Itemid=698

http://rapi-nusantara.net/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=1